FILSAFAT

FILSAFAT ETIKA IMMANUEL KANT DALAM KONTEKS NEGARA DEMOKRASI

Oleh. Ishak Hariyanto[1]

Email. ishakharianto@yahoo.co.id

Abstrak

            Etika adalah aturan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena bayangkan saja dunia tanpa adanya etika atau moralitas maka  konsekuensinya akan menjadi dunia dimana tidak ada seorangpun yang memiliki hati nurani, di mana tak seorang pun yang akan pernah merasa bersalah atau menyesal atas apa yang mereka lakukan atau tidak mereka lakukan. Makalah ini berbicara tentang Etika Kant dalam konteks negara demokrasi, kant mengatakan bahwa etika adalah sebuah sistem aturan yang harus diikuti karena wajib tanpa peduli pada apa yang diinginkan atau dimaui seseorang.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh etika filsafat Immanuel Kant untuk memberikan suntikan etika serta moralitas kebaikan dalam fenomena demokrasi saat ini. Demokrasi dalam konteks ini adalah kedaulatan milik rakyat, rakyat bebas memilih dan dipilih, rakyat diatas segala-galanya. Akan tetapi demokrasi tersebut salah dimaknai serta salah diaplikasikan oleh kebanyakan orang, sehingga demokrasi hanya dimaknai sebagai jalan untuk mencapai kepentingan pribadi semata. Bagi Kant sesungguhnya ini menandakan betapa keringnya moralitas yang ada pada diri kita, maka dari itu Kant mengajarkan etika kewajiban untuk melakukan kebaikan tanpa ada suatu tujuan tertentu dan tidak menggunakan orang lain jadi sarana demi kepentingan pribadi, etika ini disebut oleh Kant sebagai konsep deontologi yakni nilai-nilai etika kebaikan yang berdasarkan konsep kewajiban agar hidup lebih berkualitas.

Kata kunci. Filsafat Etika Immanuel Kant, Negara Demokrasi

Moral sangat penting dalam kehidupan kita bayangkan andaikan dunia tanpa moralitas itu akan menjadi sebuah dunia di mana tidak ada seorang pun memiliki keyakinan tentang moral entah itu  apa yang disebut dengan  benar dan yang salah, baik atukah buruk. Maka Konsekuensinya akan menjadi dunia dimana tidak ada seorangpun memiliki hati nurani, di mana tak seorang pun yang akan pernah merasa bersalah atau menyesal atas apa yang mereka lakukan atau tidak mereka lakukan. Meninjam bahasa Sokrates “kita sedang membicarakan masalah yang tidak kecil, yakni mengenai bagaimana kita harus hidup”.[2]

There would be no moral restrains or constraints on peoples behavior.It would be also be a world in which there was no conception of vice and virtue, kindness, honesty and compassion would not be considered morally better than cruetly, dishonesty and malevolence. No distinction would be made between justice and injustice. No one would be believe that anyone has any moral rights or duties. No one would ever claim or believe that people have a moral right to life or right to freedom of expression or that we have a moral duty to refrain from harming others.[3]

Immanuel Kant adalah seorang filsuf yang sangat luas pengaruhnya dalam sejarah Filsafat modern hingga sekarang. Ia lahir di Konisberg PrusiaTimur, pada tanggal 22 April 1724. Kant merupakan anak keempat dari empat bersaudara dan ia lahir dalam keluarga yang miskin.[5]

Orientasi etis pietisme[6] yang sangat kental dan tiadanya penekanan terhadap dogma teologis menjadi sebuah ciri khas kant dan faktor determinan dalam filsafatnya. Setelah menyelesaikan kuliah di universitas Konigsberg dan ia menjadi tutor di beberapa keluarga aristokrat. Kant mengajar di almamaternya sebagai dosen selama lima belas tahun. Ia banyak menulis buku-buku sebagian dari karya-karyanya adalah tentang metafisika, logika, etika, dan sains  dan juga tentang alam.[7]

Pada tahun 1770 dia diangkat menjadi guru besar logika dan metafisika di Konigsberg, dan pada tahun 1781 dia menerbitkan karyanya yang sangat luar biasa termasyhur yakni Critique Of Pure Reason. Karya ini membuka bidang-bidang studi masalah-masalah baru pada zaman ketika dia hidup. Kant juga adalah sosok filsuf yang sangat teratur rendah hari dan tidak suka menonjolkan keilmuannya.

      Dalam konteks pemikiran, seseorang tidaklah lepas dari sejarah serta setting sosial yang mempengaruhi kehidupannya dimana dia hidup. Dalam hal ini penulis mencoba memberikan hal-hal yang melatarbelakangi pemikiran filosofis Immanuel Kant yakni zaman yang disebut dengan Aufklarung (zaman pencerahan). Pada abad ke-18, kita semua pernah membaca bahwa di Eropa Barat mengalami suatu zaman baru yakni zaman pencerahan.[8] Atau senada dengan zaman yang disebut dengan enlightenment.[9]

Perkembangan pola pemikiran pada zaman pencerahan ini tidak hanya berkembang di Jerman saja akan tetapi pencerahan ini berkembang juga di Inggris lalu di daratan Eropa, kemudian di Prancis berjalan dengan amat radikal, sehingga memberi jalan bagi revolusi Prancis pada tanggal 14 juli 1789.  Pada masa pencerahan di Jerman, muncul gerakan keagamaan Lutheranisme abad ke-18.          Gerakan yang dimaksudkan adalah Pietisme yang dipelopori Spener (1635-1705) dan France (1663-1727), muncul reaksi atas teologicial akademik yang sangat rasional dan Gereja Institusional yang kaku. Pietisme amat menekankan kesalehan hidup, sikap batin yang baik dan moralitas keras. Ajaran gereja yang sejati berada dalam organisasi manapun atau dalam teologi melainkan dalam hati orang percaya dan saleh. Dari sinilah Kant tidak suka beribadah di gereja, dan menganggap doa-doa tidak perlu sebab Tuhan sudah mengetahui setiap kebutuhan  dan isi hati manusia, baginya doa bisa mendatangkan penghinaan terhadap diri sendiri. Selanjutnya dengan adanya Allah free will dan kebakaan jiwa tidak bisa dibuktikan secara teoritis melainkan sebagai postulat/dalil-dalil dari akal budi praktis: ide yang menyangkut kewajiban mentaati hukum moral. Pemikiran Kant juga sangat dipengaruhi oleh  Leibniz dan Hume. Keduanya mewakili pemikiran filosofis kuat di masa pencerahan. Leibniz sebagai tokoh rasionalisme, dan Hume sebagai tokoh empirisme.[10]

Etika dalam pandangan Kant yakni sebuah sistem aturan yang harus diikuti karena wajib tanpa peduli pada apa yang diinginkan atau dimaui seseorang. Betapa murni sekali etika yang diajarkan oleh kant kepada kita semua. Menarik etika yang diajarkan oleh kant di atas dengan konteks kekinian, yakni demokrasi masih sangat relevan sekali karena bagaimana kita harus berbuat buat kepada seseorang tanpa ada tujuan tertentu akan tetapi memang itu baik untuk dilakukan. Seperti contoh seorang pejabat negara secara tidak sadar dan secara spontan menolong anak jalanan yang sedang kelaparan karena seharian belum makan. Etika yang seperti ini yang telah diajarkan oleh Kant yakni etika kewajiban menolong orang tanpa ada tujuan tertentu yang penting orang itu selamat/bertindaklah secara maksim. Ajaran etika Kant yang harus kita resapi juga yakni tidak ada konsep bahwa manusia menjadi sarana bagi kepentingan orang lain.

Akan tetapi pada konteks negara demokrasi[12] saat ini keuniversalan etika serta keabsolutan etika itu jarang kita menjumpainya karena penulis beranggapan di negara demokrasi Indonesia ini kita masih menganut kebenaran yang relatif seperti yang diusung oleh kaum relativis, sehingga mengakibatkan konflik kepentingan pribadi dan  orang saling sikut satu sama lain dan melakukan tindakan-tindakan amoral dan bahkan membuat orang lain menjadi sarana serta budak demi kepentingan pribadi. Karena para kaum relativis beranggapan berikut ini:

     There is no permanent or universal standard by which right and truth in regard to these metters can be established and different folkways compared and criticized.[13]

 Apabila kita tidak  mengakui kebenaran itu secara umum dan mengatakan bahwa kebaikan itu relatif, maka yang akan  terjadi di negara kita ini akan  banyaknya kasus-kasus kekerasan yang terekam di media-media, pemerkosaan, pembunuhan, dan bahkan korupsi. Kenapa itu semua bisa terjadi, karena tidak adanya kontrol efektif dari para pengambil kebijakan sehingga mengakibatkan fenomena tersebut bisa terjadi. Untuk menjawab fenomena-fenomena tersebut maka kita hendaknya meresapi apa yang telah diajarkan oleh etikus tersohor yakni Immnuel Kant. Kant beranggapan kekerasan, pemerkosaan, korupsi dan penyakit yang ada di masyarakat itu bisa terjadi karena jauh dari nilai-nilai etika kewajiban serta jauh dari moralitas yang menjadi aturan dalam hidup.[14]

Demokrasi yang menjadi kebanggaan negara pada saat ini sesungguhnya belumlah siap, dikarenakan hilangnya aplikasi moralitas yang mengakibatkannya belum siap. Kita lihat saja bagaimana maraknya para pejabat yang gila kehormatan saling adu satu sama lain untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, alih-alih mengatasnamakan rakyat dan demokrasi. Secara tidak lansung masyarakat hanya di buat menjadi kambing hitam oleh para pejabat dan masyarakat hanya dijadikan sebagai sarana untuk mengamankan posisi mereka. Bagi Kant hal yang seperti ini sesungguhnya tidak bermoral karena kita selalu menggunakan orang lain untuk menjadi sarana kepentingan pribadi kita, karena konsep etika yang dibangun oleh kant membutuhkan law and order, yakni suatu kebaikan itu harus berdasarkan aturan-aturan serta norma-norma sosial, karena dalam kancah kehidupan bermasyarakat secara beradab hanya akan terjadi apabila manusia itumemnuhi aturan: aturan allah, alam, negara serta aturan-aturan yang lain.[15]

Pada saat ini Indonesia telah dihadapkan pada pesta terbesar yakni pemilihan presiden, bagaimanakah nasib masyarakat kedepannya apakah para pejabat setelah mendapatkan suara serta aspirasi dari rakyat akan tetap loyal untuk rakyat ataukah berpaling setelah mereka mendapatkan posisi yang tertinggi. Apakah sesungguhnya masyarakat hanya menjadi korban serta batu loncatan semata, ataukah masyarakat hanya sekedar menjadi sarana kepentingan mereka, tanpa memikirkan visi-misi yang telah mereka usung atas nama rakyat. Dalam pandangan Kant hal seperti ini sesungguhnya sebuah perbuatan yang tidak bermoral karena kita selalu mengatasnamakan rakyat dan menggunakan rakyat menjadi sarana kepentingan pribadi.

      Untuk menjawab itu semua hendaknya kita harus kembali kepada nilai-nilai etika yang diajarkan oleh Kant, yakni sebuah etika kewajiban untuk melakukan hal-hal yang baik, tanpa ada sebuah tujuan tertentu, karena sebuah perbuatan baik yang dilakukan seseorang tanpa tujuan tertentu dan memang kebaikan itu dilakukan secara spontanitas itulah yang disebut oleh Kant sebagai konsep“deontologi”Namun pada saat yang sama hanya sedikit dari kita yang sadar bahwa sesungguhnya etika ini sangat penting sekali sebagai senjata kita untuk menghadapi tantangan global agar dunia ini penuh dengan kedamaian dan ketentraman, dan tidak ada lagi orang yang saling sikut sesama saudara, membunuh satu sama lain atas nama agama, ras, suku dan bahkan kepercayaan.[16]

Kewajiban untuk melakukan sesuatu yang baik akan menjadi dasar bagi tindakan moral dantindakan yang baik juga harus dilakukan tanpa terkecuali sebagai pijakan moral. Kadang-kadang kita beranggapan bahwa kesehatan, prestasi, kekayaan, maupun keberhasilan merupakan tindakan baik, akan tetapi bagi Kant hal ini hanya bersifat sementara saja, hanya baik secara terbatas, sehingga kemungkinan untuk berbuat jahat masih ada.

Dalam penilaiannya Kant sesuatu yang dikatakan baik apabila perbuatan itu memang baik tanpa ada sebuah pencapaian tujuan tertentu. Perbuatan yang baik dan bermoral yakni apabila seseorang melakukan sesuatu yang baik memang sebuah keharusandan itu dilakukan berdasarkan spontanitas (imperatif kategoris).

Dalam The Metaphysics of Moral (Metafisika Moralitas), Kant menghubungkan pendapat antara legalitas dan moralitas. Legalitas dalam pandangannya adalah sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian. Kesesuaian atau ketidaksesuaian ini yang ada dalam diri manusia belum bernilai moral, dikarenakan dorongan batin tidak menjadi objek atau tidak diperhatikan. Nilai moral itu ada apabila diperoleh dalam moralitas. Moralitas merupakan kesesuaian antara sifat dan perbuatan manusia dengan norma hukum batiniah manusia. Kant melihat moralitas sebagai kebaikan yang tertinggi, dan kebaikan yang tertinggi itu menjadi kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang dimaksud Kant berbeda dengan kebaikan dalam  arti empiris, atau kebaikan yang bersifat sementara. Akan tetapi kebaikan yang tertinggi itu akan menciptkan kebahagiaan.[17]

Untuk mencapai kebahagiaan yang sejati tidaklah mudah seperti apa yang kita bayangkan, akan tetapi memerlukan pembiasaan untuk melakukan hal yang baik. dalam hal mencapai kebahagiaan yang sejati filsuf tersohor di dunia Aristoteles pernah mengatakan tentang kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati baginya adalah sesuatu yang dicari oleh setiap manusia dalam hidupnya tidak akan ada lagi yang akan dicari lagi oleh manusia selain kebahagiaan, akan tetapi selama itu belum dicapai oleh manusia maka manusia tidak akan pernah merasa puas dan tetap masih mencari, yang dicari oleh manusia itu sebenarnya adalah kebahagiaan, kalau orang sudah bahagia maka tidak akan ada lagi yang dicari selebihnya. Dan sebaliknya selama ia belum bahagia apapun yang diperoleh tidak akan membuatnya merasa puas. Kebahagiaan menurut Aristoteles apa-apa yang dicari oleh seseorang. Etika kebahagian ini disebut oleh Aristoteles dengan etika “eudaimonia”[18] yang berarti “bahagia”. Jadi bagaimana manusia harus hidup, Aristoteles menjawab bahwa manusia harus meletakkan kehidupannya sedemikian rupa sehingga ia menjadi semakin bahagia.          

Kebahagiaan merupakan tujuan akhir manusia, jadi aturan-aturan moralitas bukan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Jadi betapa pentingnya untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam aspek kehidupan guna mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Dan kita hendaknya hidup secara bermoral karena itulah jalan kebahagiaan, tujuan moralitas adalah mengantarkan manusia ke tujuan akhirnya yakni kebahagiaan.[19] Oleh karena itu hendaknya kita selalu mempertimbangkan apa-apa yang hendak kita lakukan dan pentingnya pertimbangan secara rasioanal sebagai dasar moralitas, karena moralitas adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana manusia harus mengatur kehidupannya supaya menjadi orang baik.[20]

Dalam konteks etika, penulis mencoba menarik pendapat Paul Recoeur dalam Kaplan, dimana Recoeur memberikan tiga tesis dalam kaitannya dengan etika dan moralitas. Dimana etika merujuk pada tujuan teologis menjalani kehidupan yang baik, yang merupakan karakteristik dari tradisi Aristotelian, sementara moralitas merujuk pada kewajiban untuk menghormati norma-norma universal yang merupakan karakteristik dari tradisi deontological ethics[21] yang dianut oleh kantian: (1) keutamaan etika di atas moralitas, (2) keniscayaan bahwa tujuan etika harus di mediasi oleh norma moral, (3) moralitas jalan lain harus memasukkan etika untuk menyelesaikan pelbagai konflik dan apriori. Etika mencakup moralitas-tetapi sementara ia merupakan subordinat etika, moralitas merupakan sebuah momen yang penting dan deontologis berkaitan dengan aktualisasai etika.[22]

Diantara tradisi Kantian  dan Aristoteles. Recoeur mengusulkan untuk menegakkan “suatu hubungan yang meliputi subordinasi dan komplementaritas sekaligus”, yang pada ahirnya akan diperkuat oleh jalan lain terahir moralitas menuju etika. Jalan lain terahir menuju etika yang diperkaya oleh moralitas adalah bentuk kearifan praktis yang diarahkan menuju aplikasi yang tepat atas norma-norma universal dalam pelbagai situasi partikular. Kearifan praktis merupakan seni mediasi syarat partikular dari tujuan etis dan syarat universal dari norma moral yang diarahkan untuk bertindak secara tepat dan adil dengan tujuan mencapai kebahagiaan bersama orang lain dalam sebuah masyarakat yang baik dan adil.

Keterkaitan antara moral dan etika menjadi dasar suatu tindakan yang bersifat mutlak namun tetap memiliki patokan tertentu. Etika mencari tahu hukum tindakan atau prinsip moral dalam setiap perbuatan manusia dan moralitas menjadi suatu kesesuaian tindakan manusia  dengan norma batiniah. Etika dan moral mengarahkan manusia agar dapat bertindak demi kewajibannya semata-mata.[23]

Teori Kant tentang moralitas ini menyatakan potensi kemanusiaan untuk membatasi keterbatasan kita. Bagi Kant, ada perbedaan jelas yang bisa di tarik antara penalaran teoretis murni dan penalaran praktis murni. Penalaran teoretis kita terbatas dan terkondisi: kita tidak bisa tahu hal-hal dalam cara mediasi dalam cara yang mungkin seperti caranya malaikat. Secara moral, kita  juga terbatas: kita sering di dorong oleh nafsu dan keinginan hewani dari pada di dorong oleh pertimbangan moral. Namun demikian, dalam kasus moralitas menurut Kant, kita masih mampu mengetahui apa yang  benar. Ada cara-cara dimana kita dapat mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, melalui prinsip-prinsip penguniversalan dimana kita merencanakan untuk bertindak dan mempertimbangkan implikasi dari prinsip-prinsip tersebut untuk menjadi hukum universal yang disebut “categorical imperative” atau berlaku mendesak secara kategoris.[24]

Namun demikian, untuk bertindak secara moral bukan sekedar melakukan hal yang benar, tetapi untuk melakukan hal yang benar demi melakukan hal yang benar itu sendiri bukan melakukan itu demi hal itu cocok dengan kita atau tidak. Bagi Kant, memberi uang pada pengemis karena kasihan padanya adalah bukan tindakan moral, yang bisa  di sebut tindakan moral adalah memberi uang pada pengemis dikarenakan amal baik dan bisa di universalkan sebagai hal yang baik. Jadi, kapasitas moral yang sama-sama dimiliki manusia ini, menurut Kant, adalah yang membedakan kita dengan binatang dan membuat kita  secara khusus layak di hormati.[25]

Mungkin, implikasi paling terkenal yang bisa di tarik Kant dari analisisnya tentang kapasitas moral kita untuk mengetahui dan menjalankan hukum moral adalah argumennya bahwa manusia tidak boleh di perlakukan sebagai sarana tujuan-tujuan tertentu. Prinsip ini menjadi salah satu inspirasi bagi ide Hak Asasi Manusia secara universal yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Teori moral Kant juga terus menjadi acuan yang sangat penting bagi teori selanjutnya dan bagi etika internasional kontemporer. Bagi beberapa pihak, pandangannya tentang moralitas menangkap inti rasional dan universal tentang penalaran moral, yang kemudian dapat memberi tolak ukur bagi kritik moral yang beroperasi melintasi batas-batas budaya dan kekuasaan. Bagi pihak lain, teori moral Kant tidak mampu mempertahankan klaimnya terhadap universalitas, terlalu abstrak dan rasionalistik, dan karena itu tidak peka terhadap kekhasan pengalaman dan tradisi etis yang berbeda. Dalam hal hukum moralitas yang universal yang diperdebatkan seperti dikutip berikut ini:

According to Kant deontology, the ultimate principle of morality must be a moral law conceived so abstractly that it is capable of guiding us to the right action in application to every possible set of circumstances. So the only relevant feature of the moral law is its generality, the fact that it has the formal property of universalizability, by virtue of which it can be applied at all times to every moral agent. From this chain of reasoning about our ordinary moral concepts, Kant derived as a preliminary statement of moral obligation the notion that right actions are those that practical reason would will as universal law.[26]

Berdasarkan deontoliginya Kant, dia mengatakan bahwa moralitas harus dijadikan sebagaikewajiban, prinsip dan jugasebagai hukum.Dalam konsepsi moralitas yang abstrak itu sesungguhnya mampu membimbing kita kepada tindakan yang tepat dalamkeadaan apapun. Jadi satu-satunya bagian yang sesuai dari hukummoral itu adalah keumumannya, faktanyamoral memiliki sifat formal dari keuniversalannya yang dapat diterapkan pada setiap saat bagi pelaku moral. Dari keseluruhan nalar kita tentang konsep moral, Kant memberikan pernyataan tentang kewajiban moral itu sendiri, kewajiban moral itu dalam gagasannya adalah setiap tindakan yang tepat adalah mereka yang melakukan tindakan bermoral secara praktis atas kemauannya tanpa tujuan tertentu itulah yang disebut dengan hukum universal.

            Meskipun hukum keuniversalan tentang moralitas dipermasalahkan akan tetapi paling tidak berfungsi secara praktis seperti dikutip berikut ini:

Reason is transcendent for theoretical philosophy, that is, it is a concept such that no instance corresponding to it can be given in any possible experience, and of an object of which we cannot obtain any theoretical knowledge: The concept of freedom cannot hold as a constitutive but solely as a regulative and, indeed, merely negative principle of speculative reason. But in reason's practical use the concept of freedom proves its reality by practical principles, which are laws of a causality of pure reason for determining choice independently of any empirical conditions (of sensibility generally) and prove a pure will in us, in which moral concepts and laws have their source. On this concept of freedom, which is positive (from a practical point of view), are based unconditional practical laws, which are called moral. For us, whose choice is sensibly affected and so does not of itself.[27]

Alasan transenden dalam filsafat teoritis adalah tentang sebuah konsep pengalaman dan mungkin tidak ada contoh yang sesuai dengan itu. Dimana konsep pengalaman dari obyek yang kita tidak dapat memperolehnya dalam pengetahuan secara teoritis: Konsep kebebasan tidak hanya semata-mata sebagai konstitutif akan tetapi sebagai alasan yang regulatif dan memang itu hanya alasan prinsip yang negatif bukan alasan spekulatif. Akan tetapi alasan penggunaan konsep kebebasan secara praktis ini membuktikan realitasnya pada prinsip-prinsip yang praktis, dimana itu semua merupakan hukum kausalitas atau alasan secara alami dalam menentukan pilihan secara independen dari kondisi-kondisi empiris atau kepekaan umum yang membuktikan kemauan secara alami dalam diri kita, dimana konsep moral dan hukum itu sesungguhnya memiliki sumber tersendiri. Pada konsep kebebasan yang positif ini sebenarnya harus dilihat dari sudut pandang dan harus didasarkan pada hukum yang praktis tanpa syarat apapun dan itulah yang disebut dengan moral. Jadi pada dasarnya sebuah pilihan yang bijaksana itu tidak terkontaminasi oleh keinginan atau tujuan apapun, akan tetapi berjalan dengan alasan yang murni atau berjalan dengan sendirinya.

E. Perbedaan Antara Imperatif Hipotetis dan Imperatif Kategoris

            Dalam konteks ini penulis ingin mencoba menjabarkan apa yang menjadi permasalahan dalam moralitas kita, dan apa yang harus kita lakukan. Kant dalam menjabarkan mengenai moralitas yakni skadang-kadang kita agak sulit membedakan antara imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Oleh karena penulis mencoba menjabarkan perbedaan diantara keduanya sebagai landasan kita dalam hidup berdemokrasi.

1. Imperatif Hipotetis

            Imperatif Hipotetis adalah perintah bersyarat yang mengatakan suatu tindakan diperlukan sebagai sarana atau syarat untuk mencapai sesuatu yang yang diinginkan. Prinsip-prinsip dari imperatif-hipotetis hanya menyaratkan adanya tujuan-tujuan tertentu yang mau dicapai saja sehingga melakukan hal yang baik. Contohnya: jika para pejabat ingin menduduki posisi tertinggi, maka harus berani blusukan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat. Perintah dalam imperatif hipotetis memang memberikan suatu perbuatan yang baik dalam arti tertentu seperti “menduduki posisi tertinggi” sebab ada syarat untuk meraih suatu tujuan.[28]

Sebuah imperatif memberitahu kita tindakan-tindakan mana yang baik, dan di lain pihak imperatif yang sama juga merumuskan suatu kaidah praktis bagi kehendak kita. Dengan adanya imperatif, kita bisa tahu tindakan yang diambil adalah baik tetapi dalam arti tertentu, yang perlu diperhatikan adalah kita tidak harus mengambil tindakan tersebut atau bahkan kita dapat menolak kaidah budi praktis tersebut. Imperatif hipotetis hanya menyatakan bahwa suatu tindakan itu baik bagi suatu tujuan yang mungkin diinginkan atau tujuan yang nyatanya diinginkan. Dalam artian kita melakukan hal yang baik karena ada tujuan tertentu saja untuk kepentingan kita.

a). Imperatif hipotetis problematis 

                 kadang-kadang imperatif hipotetis bersifat problematik jika tujuan yang hendak dicapai adalah apa yang mungkin diinginkan. Sedangkan imperatif hipotetis bersifat pragmatis bila tujuan yang hendak dicapai adalah jelas atau nyata diinginkan. Segala sesuatu yang dapat dicapai oleh usaha manusia berbudi adalah sebuah tujuan yang bisa saja dikehendaki oleh dirinya sendiri.             Sebagai akibat dari semuanya itu adalah adanya banyak prinsip tindakan yang jumlahnya tidak terhingga tetapi sejauh tindakan tersebut dimengerti sebagai suatu yang mutlak perlu untuk meraih tujuan tertentu. Semuanya itu terdapat pada ilmu pengetahuan alam dan sering disebut imperatif–imperatif kecakapan. Didalamnya tidak ada permasalahan mengenai rasionalitas atau kebaikan dari tujuan tersebut.

                 Realitas ini menunjukkan bahwa banyaknya tujuan yang diinginkan oleh kebanyakan orang dan banyaknya sarana-sarana yang dipakai dan diperlukan seringkali bertentangan satu sama lain. Kant berpendapat bahwa apabila tujuan yang ingin dicapai adalah apa yang mungkin diinginkan orang, maka imperatif hipotetisnya bersifat problematik.

            Sebagai gambaran secara umum,mungkin kita semua masih ingat ketika masih anak-anak dulu, kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita kedepannya. Akan tetapi orangtualah yang membantu membekali kita dengan kemampuan menggunakan sarana-sarana yang ada demi meraih sesuatu yang mungkin kita inginkan. Tetapi sebenarnya mereka juga tidak tahu dengan pasti apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam hidup anaknya kelak.   Orangtua mendidik anak-anaknya dengan berpikir bahwa selama apa yang ingin dicapai adalah apa yang mungkin anak mereka inginkan. Maka orangtua perlu memberikan kecakapan-kecakapan dalam memakai berbagai hal yang mungkin akan mereka capai sebagai tujuanya. Akibatnya masing-masing orang tua bisa memiliki sesuatu dan tujuan untuk mencapai apa yang mereka inginkan yang pastinya berbeda-beda atau bahkan dapat saling bertentangan satu sama lain.

            Ada satu tujuan yang berbeda yang mungkin dinginkan dan pada kenyataannya sudah  tentu dinginkan oleh setiap orang. Tujuan yang diinginkan tersebut adalah kebahagiaan. Maksud dari kebahagiaan ini menurut Kant adalah terpuaskannya semua keinginan dan kecenderungan manusia yang tetap dibidang empiris seperti: kekayaan, kehormatan, kekuasaan, kesejahteraan, kesehatan, dll.          Kebahagiaan sebagai tujuan, menurut Kant tidak hanyasesuatu yang bisa dimiliki manusia, melainkan juga dapat dipastikan sebagai suatu yang diidamkan manusia berdasarkan keharusan kodratnya.[29]

b). Imperatif hipotetis asertoris

                          Imperatif hipotetis asertoris merupakan sebuah tindakan yang menegaskan keharusan praktis suatu tindakan sebagai sarana untuk menggapai suatu tujuan. Imperatif hipotetis asertoris memerintahkan orang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapainya, misalnya: “kebahagiaan” imperatif tersebut akan mengatakan misalnya; setiap orang memang menghendaki kebahagiaan karena keharusan kodrat, sehingga kita wajib dan perlu melakukan banyak cara untuk dapat mencapainya. Sudah barang tentu kita memerlukan tindakan-tindakan tertentu sebagai sarana untuk dapat mewujudkannya, contohnya: Apabila kita ingin sukses dalam hidup maka berusahalah dengan sungguh-sunguh dan jangan mudah menyerah apabila menghadapi permasalahan.

                        Jadi kebahagiaan bukanlah suatu tujuan yang dapat diletakkan di hadapan kita atau dikesampingkan dengan sesuka hati, seperti seseorang memilih atau tidak memilih suatu barang kesukaannya. Karena dalam imperatif hipotetis asertoris keharusan tindakan yang diperintahkan secara spontan, mungkin kitabisa kenyataanya setiap orang menghendaki kebahagiaan. Imperatif hipotetis asertoris menekankan bahwa semua orang memang benar-benar menghendaki yang namanya kebahagiaan dan pastinya kita wajib melakukan tindakan tertentu guna mencapai semuanya itu.

     Imperatif hipotetis asertoris tidak hanya menunjukkan sarana-sarana yang perlu untuk mencapai apa yang diinginkan, melainkan juga sarana-sarana untuk mencapai tujuan yang dapat kita andaikan a priori yang mutlak perlu dan dapat dipastikan ada pada diri setiap orang berdasarkan keharusan kodratnya, kemampuan orang untuk memilih sarana-sarana yang tepat demi mencapai kebahagiaan ini dinamai oleh Kant sebagai wisdom (kebijaksanaan).[30]

Jadi sebuah perintah yang berhubungan dengan pemilihan sarana-sarana untuk mencapai kebahagiaan tersebut menurut Kant disebut sebagai petunjuk-petunjuk kebijaksanaan yang tetap bersifat hipotetis. Dalam imperatif hipotetis asertoris, suatu perbuatan atau tindakan diperintahkan tidak secara mutlak, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut. Hingga pada akhirnya menurut Kant ada imperatif yang memerintahkan suatu tindakan dilakukan begitu saja dan terlepas dari tujuan yang hendak dicapai dan imperatif  ini bersifat kategoris.

2.   imperatif kategoris

            Manusia dalam dinamika hidupnya sebenarnya senantiasa dipengaruhi oleh berbagai bentuk pemikiran dan pemahamannya masing-masing. Dapat juga dikatakan bahwa citra diri dan eksistensinya merupakan wujud dari perkembangan budi dan rasionalnya. Dalam konteks ini kant beranggapan imperatif kategoris mengikat para pelaku rasional, semata-mata karena mereka makhluk rasional dengan kata lain seseorang yang tidak menerima prinsip ini dinyatakan bersalah bukan hanya tidak bermoral melainkan karena irrasioanal. Hal ini mencengangkan kita bahwa ada dorongan baik rasional maupun moral atas apa yang boleh dipercayai dan dilakukan oleh orang yang baik. Tetapi apakah sesungguhnya ini, dalam hal apa kita harus menolak imperatif kategoris akan berarti rsional

            Gagasan pokok adalah seperti ini, suatu keputusan moral harus didukung oleh alasan-alasan yang baik jikalau benar bahwa anda harus atau tidak boleh melakukan sesuatu tindakan, maka harus ada alasan mengapa anda harus melakukan atau tidak bolehmelakukan itu. Misalnya kita berpikir bahwa kita tidak boleh membakar hutan karena hal itu akanmerusak harta orang dan orang-oang akan terbunuh.[31]

            Jebakan Kant terletakpada kenyataan, “jikalau kita bisa mengartikan hal-hal itu sebagai alasan untuk satu kasus, kita juga harus menerimanya sebagai alasan-alasan dalam kasus lain”. Jikalau ada kasus lain dimana harta rusak orang-orang tebunuh apakah kita harus menerima hal itu sebagai alsan untuk tindakan dalamkasus itu juga. Tidak baik mengatakan bahwa kita menerima alsan-alasan itu pada suatu saat, tetapi tidak untuk seterusnya; atau orang lain harus menghormatinya serta menerimanya tetapi kita tidak harus. Alasan moralnya jika benar karena mengikat semua orang pada setiap waktu. Inilah tuntutan untuk konsistensi, dan Kant benar ketika beranggapan bahwa tak ada seorangpun yang rasional dapat menyangkalnya.[32]

            Dalam imperatif kategoris ini ada kewajiban yang menentukan sikap dan perilaku setiap manusia. Kewajiban itu sendiri menurut Kant adalah paham a priori akal budi praktis murni, maka kewajiban itu tidak bersandar dari suatu realitas empiris. Maka Kant menyajikan dua kriteria untuk mengetahui kewajiban itu. Kriteria itu tidak hanya sekedar perintah, lebih jauh lagi Kant menyebutnya dalam Imperatif. Inti dari imperatif kategoris ini adalah bertindaklah secara moral/maksim. Ada dua segi yang perlu dalam imperatif kategoris ini. Pertama, bahwa dia berupa perintah, dan kedua, bahwa perintah itu kategoris.[33]

            Dalam konteks negara demokrasi sesungguhnya para pejabat harus memperhatikan apa yang disebut dengan Imperatif kategoris oleh Kant agar kita lebih bermoral. Bukan hanya sekedar mengusung nama rakyat, aspirasi rakyat untuk kepentingan pribadi semata, sehingga rakyat hanya sebagai sarana serta kambing hitam dalam mencapai tujuan saja. Akan tetapi kita harus memperhatikan imperatif kategoris ini sebuah landasan dalam bertindak karena imperatif kategorisini adalah keharusan yang tidak bersyarat, melainkan mutlak. Imperatif ini memerintahkan sesuatu bukan untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan karena perintah itu baik pada dirinya. Jelas bahwa bertindak secara moral tidak tergantung pada berbagai maksud baik atau tujuan atau kondisi, melainkan berlaku kapan dan di mana saja dalam situasi apapun. Bertindak secara moral dirumuskan oleh Immanuel Kant sebagai berikut, “Bertindaklah semata-mata menurut prinsip (maksim)[34] yang dapat sekaligus dan dikehendaki menjadi hukum umum”. Maksim itu menjadi dasar penilaian moral terhadap orang lain. Etika yang mendasarkan pada maksim lebih tepat dibandingkan etika peraturan atau norma.[35]

F. Kesimpulan

            Dari ulasan mengenai etika di atas penulis mencoba menarik kesimpulan dari intisari ajaran etika Immanuel Kant. Ajaran Kant tentang etika sungguh-sungguh terdiri dari etika yang sangat murni. Dalam prinsip akal budi praktis yang murni terdiri dari prinsip-prinsip praktis dalam arti proposisi-proposisi yang berisi ketentuan umum kehendak, yang memiliki beberapa aturan secara praktis. Prinsip-prinsip itu bersifat subjektif, atau merupakan maksim-maksim, jika kondisi ini dianggap oleh subjek sebagai suatu yang benar hanya bagi kehendaknya sendiri akan tetapi prinsip-prinsip itu bersifat objektif, atau merupakan hukum praktis, ketika kondisi tersebut oleh subjek diketahui objektif, yakni sahih untuk kehendak setiap makhluk yang rasional.

            Dari ajaran Kant tentang etika juga terdapat pembagian yakni. Pertama, bagi Kant etika menjadi kewajiban mendasar dalam tindakan moral dan moralitas. Dan terlebih lagi dalam konteks negara demokrasi harus selalu mempertimbangkan nilai-nilai moralitas, karena etika  merupakan kesesuaian antara sifat dan perbuatan manusia dengan norma hukum batiniah manusia. Kedua, kewajiban yang menjadi dasar tindakan moral memiliki dua Kriteria yang disebut dengan imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotetis merupakan perintah bersyarat, artinya suatu tindakan diperlukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sedangkan imperatif kategoris adalah keharusan yang tidak bersyarat kita melakukan hal baik karena secara spontanitas.

Untuk kita semua, mungkin selama ini kita sering menonton fenomena serta aplikasi demokrasi di negara ini, dimana demokrasi itu lebih cenderung kepada imperatif hipotetis, yakni bertindak untuk mendapatkan sesuatu yang hendak dicapai tanpa memperhatikan nilai moral yang terkandung didalamnya. Dan cenderung bertindak hanya mementingkan urusan pribadi semata dan bahkan kita selalu membuat orang lain menjadi sarana demi kepentingan kita, dan dalam konteks negara demokrasi disini bahwa masyarakat sebagai korban dan sarana semata, bukan bertindak hanya demi kepentingan pribadi dan memanfaatkan orang lain menjadi sarana kepentingan kita. Oleh karena itu mulai saat ini hendaknya kita selalu memperhatikan nilai-nilai moral serta etika kewajiban deontologi sebelum bertindak, dan untuk menjawab itu semua Immanuel Kant telah merekomendasikan kepada kita mengenai kewajiban-kewajiban dan menyeru kita untuk bertindak berdasarkan kewajiban mutlak dalam diri kita masing-masing dan tentunya demi bangsa yang kita cintai.

DAFTAR PUSTAKA

Awaludinblogspot.com diakses 23 Maret 2013.

Barcalow, Emmet, Moral Philosophy Theories And Issues, United States Of           America: Wadsworth Publishing Company, 1998.

Blacburn, Simon, Kamus Filsafat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

http://www.philosophypages.com/hy/5i.htm.

Kant, Immanuel, The Metaphysics Of Moral, United States Of America:     Cambridge University Press, 1991.

----------------------, Critique Of Pure Reason, The Liberal Arts Press New York,       1956.

Kaplan, M., David, Recoeur’s Critical Theory, terj. Ruslani Yogyakarta: Pustaka   Utama Yogyakarta 2010.

Rachels James,The Elements Of Moral Phylosophy, terj. A. Sudiarja,           Yogyakarta:    Kanisius, 2004.

Suharyo, I.,Kamus Teologi, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Suseno, Magnis, Franz, Menjadi Manusia Belajar Dari Aristoteles, Yogyakarta:      Kanisius, 2009.

--------------------, 13 Tokoh Etika: Sejak Jaman Yunani Sampai Abad ke-19, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Tjahjadi, Lili,S.P., Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan          Imperatif Kategoris, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

--------------------, Petualangan Intelektual, Yogyakarta, Kanisius 2004.